kemenag kota ambon

Komitmen menuju Zona Integritas

14720535_1229527633779039_4329142510112825370_n

Komitmen menuju Zona Integritas

Oleh : Ali Farsadi Tuasikal

Apakah yang menjadi bagian dari sitem pemerintah memiliki komitmen atau hanya sekedar target pencapaian?

Siapa yang paling bertanggungjawab akan tercapainya target sasaran atas peningkatan kualitas pelayanan publik ?

Bagaimana batas peraturan dan komitmen unit kerja sistem pemerintahan dalam pembangunan Zona Integritas?

Ada apa dengan zona integritas di Indonesia?

Dalam menjalankan pelayanan yang berkualitas dalam sistem penyelenggaraan pemerintah, perlu adanya penataan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good government). Upaya membangun komitmen bersama demi terciptanya hubungan yang profesional, kita perlu saling mengingatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dimana peraturan tersebut berorientasi terhadap peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, peningkatan pelayanan publik, serta pencapaian target pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Upaya mengakselerasi sasaran pencapaian tersebut, maka perlu dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi  pemerintah  yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Zona integritas juga merupakan pintu gerbang untuk menciptakan wilayah bebas dari korupsi. Kementerian/Lembaga/Pemda yang telah mendeklarasikan mengikuti program zona integritas wajib memiliki sikap kerja yang penuh integritas.

Perwujudan WBK/WBBM tentunya dengan berbagai upaya yang ditempuh beberapa tahun terakhir diharapkan dapat mencerminkan masa depan yang berjalan ke arah yang lebih baik. Tidak bisa dipungkiri kasus Korupsi yang banyak terjadi berawal dari penyalahgunaan tugas, fungsi serta wewenang unit kerja internal dengan dan atau melibatkan pihak lain. Rasa Tanggungjawab, Nasionalisme dan Nilai Keagaman yang tertanam tidak setinggi yang dicita-citakan. Moral tidak lagi dinomorsatukan untuk penegakan prinsip kedaulatan bersama. Pemberian predikat WBK/WBBM bukan merupakan hasil akhir dari proses penilaian indikator karena hal tersebut dievaluasi setiap tahun dengan berbagai kriteria. Tercapainya zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu berada dan melakukan kegiatannya. Berikut dapat diuraikan model bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui Kementerian PAN dan RB dalam melakukan penilaian sekaligus pembinaan, Kami sebagai bagian dari Kementerian Agama tentu saja telah siap menerima akan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas secara terbuka yang dapat dilakukan dengan berkoordinasi bersama-sama dalam satu provinsi, Provinsi Maluku.

Harapan kami sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan mampu mempertahankan zona integritas WBK/WBBM serta mampu mengemban peran besar dan strategis untuk menjadi contoh Institusi yang bebas dari korupsi. Sehingga tak lagi menjadi batas antara cita dan cipta semata saja, tetapi sudah menjadi bagian dari prinsip dalam berkomitmen meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sejahtera lahir dan bathin.- (aLF)

176
DIBACA