kemenag kota ambon

TERPANGGIL UNTUK MELAYANI MASYARAKAT

oleh : Carl Herman Thenu, S. Si

 

         71 tahun sudah, Kementerian Agama Republik Indonesia melaksanankan Hari Amal Bakti-nya (HAB) yang jatuh pada tanggal 03 Januari 2017. Sebagai Aparatur Sipil Negara, harus mensyukurinya, sebab, selama rentang waktu 71 tahun itulah, banyak prestasi yang diraih. Bukan maksud menyepelehkan para pensiun Kementerian Agama. Tetapi dapat dikatakan, sumbangsih bagi instansi pemerintah ini oleh mereka, perlu diapresiasikan.

           Terlepas dari perannya sebagai aparatur sipil negera Kementerian Agama, orang-orang Kemenag, terlahir memiliki kemampuan dan integritasnya masing-masing. Beda agama, beda suku, dan beda latar belakang sosialnya, orang-orang Kementerian Agama, khususnya di Kementerian Agama Kota Ambon, memiliki komitmen serta visi misi untuk lebih meningkatkan integritasnya sebagai aparatur sipil negara.

          Keanekaragaman karakter orang-orang Kemenag Kota Ambon, mencerminkan banyak sifat yang perlu dipelajari secara otodidak. Memang benar sebuah kata bijak. Lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Hal ini menandaskan bahwa setiap orang mempunyai sifat dan gaya, khususnya dalam melayani, kepada masyarakat. Oleh sebab itu, sifat dan gaya keterpanggilan Aparatur Sipil Negara Kemenag Kota Ambon selama ini, masih dalam batas-batas kewajaran dan bisa ditoleransi.

          Mengutip ciri-ciri pelayanan yang baik oleh rajaperhotelan yang dipostingnya pada tanggal 27 Juni 2013, sebaiknya ada 10 ciri-ciri pelayanan yang baik yang tentunya harus dipahami dengan baik.

  1. Sarana Fisik. Baginya, sarana fisik ini terdiri dari dua bagian, yakni karyawan dan sarana prasarana.
  2. Tanggung jawab. Baginya, tanggung jawab sangat penting ketika seseorang sementara melakukan tugas pelayanan atau melayani.
  3. Baginya, setiap karyawan harus memiliki respon yang cepat dalam melayani.
  4. Baginya, setiap karyawan harus memahami keinginan masyarakat.
  5. Baginya, setiap karyawan harus mempunyai jiwa menjaga segala bentuk kerahasian masyarakat yang sementara dilayani.
  6. Baginya, setiap karyawan harus memiliki kecakapan khusus, semisalnya pengetahuan.
  7. Baginya, masyarakat yang sementara dilayaninya, harus dipahami kemauannya.
  8. Baginya, ini merupakan sebuah kepercayaan ketika terjadi komunikasi antara karyawan dan masyarakat.
  9. Baginya, keramahan adalah sikap positif dan perilaku terhormat, yang harus ditunjukkan kepada setiap masyarakat.
  10. Baginya, hubungan harus tercipta ideal antara karyawan dan masyarakat yang dilayaninya.

     Menyikapi 10 ciri pelayanan yang baik yang ditawarkan dan dipilih oleh penulis tanpa membandingkan pendapat para ahli lainnya, memang sepatutnya harus dilakoni oleh setiap ASN. Seperti yang telah diuraikan bahwa setiap ASN memiliki cirinya sendiri dalam melayani masyarakat. Namun, yang menjadi perhatian, ketika pelayanan itu diberikan, masyarakat yang dilayani merasa puas.

        Mengutip yang dituliskan oleh I Wayan Sudana dalam artikelnya yang berjudul “Mewujudkan Birokrasi Yang Mengedepankan Etika Pelayanan Publik” mengungkapkan bahwa, Negara dalam upaya mencapai tujuannya, pastilah memerlukan perangkat negara yang disebut dengan pemerintah dan pemerintahannya. Dalam hal ini pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat serta menciptakan kondisi agar setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya (Rasyid, 1998:139). Dalam paradigma “dikotomi politik dan administrasi” seperti dikemukakan oleh Wilson, dalam Widodo (2001:245), menegaskan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan (public policy making) atau pernyataan apa yang menjadi keinginan negara, dan fungsi administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Dengan demikian, kekuasaan membuat kebijakan publik berada pada kekuasaan politik (political master), dan untuk melaksanakan kebijakan politik tadi merupakan kekuasaan administrasi negara. Namun karena administrasi negara dalam menjalankan kebijakan politik memiliki kewenangan secara umum disebut “discretionary power”, yakni keleluasaan untuk menafsirkan suatu kebijakan politik dalam bentuk program dan proyek, maka timbul suatu pertanyaan, apakah ada jaminan dan bagaimana menjamin bahwa kewenangan itu digunakan “secara baik dan tidak secara buruk”. Atas dasar inilah etika diperlukan dalam administrasi publik. Etika dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan politik, dan sekaligus digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan politik dapat dikatakan baik atau buruk. Terhadap penjelasan di atas menegaskan bahwa, dalam melaksanakan keterpanggilan itulah, juga dibutuhkan yang namanya etika.

          Etika bagi setiap ASN, memang seharusnya dimiliki. Apalagi dalam melakukan panggilannya melayani masyarakat. Sebab, dewasa ini, masyarakat semakin kritis dalam menilai setiap instansi, apalagi terkait dalam soal pelayanan. Jika ASN lalai melakukan keterpanggilannya dengan mengabaikan etika atau pun ciri pelayanan publik, bisa dipastikan media sosial menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesahnya. Artikel ini menjadi catatan penting bagi setiap ASN dalam menjalankan fungsinya. Melayani masyarakat. Sejatinya tema HAB Ke 71 Tahun 2017, menjadi bahan dalam peningkatan kualitas ASN dalam melayani umat.

160
DIBACA